PAK WALI Datanglah ke Parluasan!

SIANTAR-METRO; Wali Kota Pematangsiantar Hulman Sitorus diminta segera meninjau Pasar Dwikora, Parluasan dan menemui para pedagang. Sebab sejak kebakaran pasar tradisional tersebut Minggu (27/2) malam, wali kota belum pernah datang hingga Rabu (2/3). SAMPAIKAN ASPIRASI- Para pedagang ricuh saat Camat Siantar Utara dan Kadis Pasar berlalu begitu saja dari lokasi Pasar Dwikora, Rabu(2/3). Permintaan itu disampaikan anggota DPR RI, Dr Anton Sihombing, saat mengunjungi Pasar Dwikora, kemarin. Anton yang didampingi anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Janter Sirait, meminta wali kota melihat langsung kondisi para pedagang yang kiosnya habis terbakar. Politisi Partai Golkar tersebut juga mengaku sangat menyesalkan sikap wali kota yang terkesan membiarkan pedagang korban kebakaran saling gontok-gontokan. Sebagai kepala daerah di kota Sapangambei Manoktok Hitei, katanya, Hulman harus memberikan pemahaman kepada pedagang Pasar Dwikora. “Kalau sudah ada pemahaman dari wali kota, berdasarkan pemahaman itu, pedagang bisa membuat kesepakatan untuk diajukan ke pemerintah dan DPRD. Kita DPR siap membantu,” tukasnya. Masih kata Anton, DPR bisa membantu Pemko Pematangsiantar untuk pengajuan bantuan dana dari Kementerian Sosial dan Kementerian Perdagangan. Hanya saja, sambungnya, Pemko tidak bisa buang badan dalam pembangunan kios di pasar yang terbakar. “Untuk membahasnya, anggota DPR RI akan menemui Wali Kota Siantar. Minggu ini juga, beberapa anggota DPR turun ke Pasar Dwikora, lalu mengajak pedagang untuk meminta Hulman memberikan pemahaman langsung kepada mereka,” sebutnya. Hal senada dikatakan Janter Sirait. Anggota DPRD dari Fraksi Golkar ini mengatakan, adalah hal lumrah Hulman takut ke Pasar Dwikora saat kebakaran, Minggu malam lalu. Tetapi, lanjutnya, rasa ketakutan jangan terlalu lama, sehingga Hulman tidak pernah datang ke Pasar Dwikora untuk melihat kondisi pedagang korban kebakaran. “Kalau Hulman tidak langsung turun ke Pasar Dwikora, dia harus selalu pasang telinga supaya bisa menangkap aspirasi pedagang. Bagaimanapun, Hulman harus tahu apa yang akan dilakukannya bagi para pedagang. Hulman sebagai Wali Kota Siantar pilihan rakyat, tidak usah takut dengan rakyat,” tegasnya. Kekhawatiran Hulman atas ancaman masyarakat, sambung Janter, jangan terlalu lama. Hulman sebaiknya bisa berdialog dengan pedagang agar emosi mereka berakhir. “Hulman harus datang ke Pasar Dwikora, dan melakukan dialog dengan pedagang! Atau paling tidak memberikan beberapa opsi untuk dipilih pedagang. Selanjutnya Hulman tinggal menunggu apa yang menjadi pilihan pedagang. Tidak mungkin Hulman dibalbali kalau datang ke Pasar Dwikora. Kan masih ada polisi yang mengamankan. Hulman harus memberanikan diri supaya permasalahan pedagang cepat selesai,” ujarnya. Janter yang sudah pernah berkunjung ke Pasar Dwikora pasca kebakaran, Senin (28/2) bersama anggota DPRD Sumut lainnya, menambahkan DPRD Sumut siap membantu sepanjang ada permohonan Wali Kota Siantar. Dirinya pun berharap ada kesepakatan yang dibuat oleh para pedagang. “Kalau pun ada terjadi perbedaan pendapat untuk menyelesaikan peristiwa ini, itu lumrah. Dari beberapa pendapat, pedagang harus mengkaji sebuah kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pedagang,” tambah Janter. Sementara Ketua DPRD Pematangsiantar Maruli Hutapea, terkait belum hadirnya Hulman ke Pasar Dwikora, mengatakan jika memang Hulman sebagai wali kota peduli, tentu akan datang melihat pedagang. Namun jika memang dia tidak mau, apa mau dibilang. “Kalaupun hadir, sebenarnya sudah sangat terlambat karena wali kota telah mengetahui kebakaran tersebut ketika masih berlangsung. Terserah wali kota lah mau datang atau tidak,” tandasnya. Tidak Punya Persfektif Kepemimpinan Ketua Studi Otonomi dan Politik (SoPo) Siantar-Simalungun, Kristian Silitonga mengatakan, tidak ada kebijakan yang tegas dan utuh dari Pemko Pematangsiantar terkait kebakaran Pasar Dwikora, semakin menunjukan Wali Kota Hulman Sitorus tidak memiliki persfektif kepemimpinan. “Bukan hanya pada tataran kebijakan (penanggulangannya, red), bahkan sejauh ini pemimpin kota ini tidak jua mengunjungi lokasi kejadian untuk sekadar menunjukkan empati dan semangat bela-rasa atas musibah yang diderita warganya. Yang terkesan justru pembiaran dan kebijakan buang badan atas realitas persoalan, dan dalih keamanan dijadikan alasan pembenaran untuk absen saat kejadian,” kata Kristian. Ia mengatakan, kebijakan penanggulangan yang ada terkesan parsial dan panik lewat nota kesepakatan antara wali kota dengan perwakilan pedagang, yang berisikn butir-butir  kesepakatan yang justru absurd dan membingungkan. “Hemat saya, peristiwa publik seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara personal seperti itu. Ini bukan kapasitas wali kota sebagai pribadi, tapi lebih sebagai pejabat negara. Nota kesepakatan seperti itu tidak dikenal dalam konstruksi penyelenggaran pemerintahan daerah,” sebutnya. Menurutnya, tentu ada standar penanggulangan bencana yang dapat ditempuh dengan melibatkan unsur Muspida dan instansi terkait. “Koordinasi ini yang menurut saya tidak berjalan dengan baik. Wali kota dan jajarannya asyik dengan pikiran dan jalannya sendiri. Maaf, saya harus katakan pimpinan kota ini tidak memiliki persfektif kepemimpinan yang tegas dan dapat diteladani,” ujarnya. Kadis Pasar & Camat Dicaci-maki Dua pejabat di Pemko Pematangsiantar yang baru dilantik Selasa (1/3), yakni Kepala Dinas (Kadis) Pasar Sertaulina Girsang dan Camat Siantar Utara, dicaci-maki pedagang saat datang ke Pasar Dwikora, Rabu (3/2). Keduanya yang datang mengaku mewakili Wali Kota Pematangsiantar Hulman Sitorus, dinilai terkesan ‘sepele’ dengan para pedagang.  Sebelumnya, Ikatan Pedagang Pasar Dwikora (IPPDA) menjembatani pertemuan pedagang dengan Wali Kota Pematangsiantar Hulman Sitorus di Pasar Dwikora. Bahkan IPPDA menyediakan tenda dan puluhan kursi sebagai tempat pertemuan. Awalnya pedagang sempat senang karena mereka berpikir akan langsung bertemu dan memeroleh kepastian nsib mereka dari wali kota. Namun yang terjadi, wali kota hanya diwakili Kadis Pasar dan Camat Siantar Utara. Itu pun, keduanya hanya sesaat berada di Pasar Dwikora. Bahkan Kadus Pasar Sertaulina hanya meminta para pedagang membuat kesepakatan terkait keinginan mereka, yang selanjutnya akan disampaikan kepada wali kota. “Saya minta pedagang membuat kesepakatan. Apa maunya. Mau dibuat apa Pasar Dwikora. Kami hanya menerima keinginan pedagang,” katanya sembari melangkah pergi. Hal yang sama dilakukan oleh Camat Siantar Utara Sertaulina Girsang. “Berdasarkan nota kesepakatan antara pedagang dan Wali Kota Siantar beberapa waktu lalu, pedagang membangun setiap kiosnya dengan batu dan seng sesuai bestek. Biar semuanya serupa. Sedangkan besteknya, secepatnya akan diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum,” katanya, dan langsung berlalu meninggalkan pedagang. Sikap kedua pejabat itu spontan membuat para pedagang emosi. Tak ayal, keduanya langsung dicaci-maki pedagang. “Bin***** kau! Nggak tahu sopan-santun! Kau pikir kami pedagang ini, apa? Habis kau bilang cakapmu, langsung pergi! Belum lagi kami memberikan pendapat, sudah langsung pergi! Nggak punya mata mungkin si Hulman memilih kau jadi Kadis! Cocoknya kedua orang ini digonikan saja,” teriak pedagang. Sementara pengurus IPPD hanya diam melihat kondisi tersebut. Kepada METRO, Kadis Pasar Sertaulina Girsang mengaku tidak menolak permintaan pedagang. Tapi, katanya, dibutuhkan satu kesepakatan semua pedagang Pasar Dwikora. “Kami sebagai instansi terkait, sifatnya hanya menunggu hasil kesepakatan pedagang. Jadi, biar saja dulu pedagang berunding,” tukasnya. Bubarkan Organisasi Pedagang Beberapa pedagang meminta agar organisasi pedagang di Pasar Dwikora dibubarkan. Sebab dinilai hanya untuk kepentingan pribadi. Apalagi kesepakatan yang dibuat organisasi pedagang dengan wali kota tanpa ada koordinasi terlebih dahulu dengan para pedagang. Seperti dikatakan Bonar Saragih, pedagang di Pasar Dwikora.   “Katanya organisasi untuk menyambung lidah pedagang. Nyatanya, buat kesepakatan tanpa ada koordinasi. Jangan-jangan mereka meminta uang dari Hulman, makanya  Hulman tidak mau datang ke Pasar Dwikora. Sebaiknya organisasi pedagang dibubarkan! Kami tidak mengakuinya. Jangan ada lagi yang mengaku-ngaku organisasi sebagai perwakilan aspirasi pedagang,” tegasnya. Diakuinya, selama ini mereka tidak pernah mengetahui ada organisasi pedagang Pasar Dwikora. Tetapi di saat ada bencana, tiba-tiba muncul organisasi pedagang. “Kalau memang ingin membantu pedagang, harus ada koordinasi dengan pedagang,” sebutnya. Hal senada dikatakan Sawaluddin Saragih, pedagang buah. Ia mengatakan, para pedagang hanya butuh dana agar bisa membangun kios.  (osi/awa) Polisi Didesak Ungkap Penyebab Kebakaran Pedagang mendesak pihak kepolisian mengungkap peristiwa kebakaran Pasar Dwikora. Apalagi sejumlah pedagang menduga kuat pasar tersebut sengaja dibakar. Seperti dikatakan seorang pedagang, B br Saragih. “Cuma ini kiosku, itupun harus dibakar. Kayak mana mau kubuat memperbaiki ini?” tanya perempuan berusia 57 tahun itu. Ia menduga Pasar Dwikora sengaja dibakar oleh oknum tertentu untuk kepentingan kelompok tertentu. Alasannya, api yang semula kecil tiba-tiba langsung menyala besar dalam waktu cukup singkat. “Halak na oto do iba. Alai, molo mangida parhatop ni api, gabe curiga iba (aku orang bodoh. Tapi, kalau melihat api cepat merebak, kita jadi curiga, red),” tukasnya. Desakan agar polisi mengusut kasus kebakaran itu juga dilontarkan Ketua Forum Mahasiswa Peduli Hukum (FMPH) Siantar-Simalungun, Dian. “Isu yang kita dengar, pasar sengaja dibakar oknum tertentu, dan desas-desusnya mengaitkan Wali Kota Hulman Sitorus,” tukas Dian, yang menyebut peristiwa kebakaran itu memberikan peluang kepada elit-elit politik untuk mengambil keuntungan pribadi. Dian juga menduga, terbakarnya Pasar Dwikora merupakan sabotase untuk menjatuhkan Wali Kota Hulman Sitorus, yang sebelumnya mengeluarkan pernyataan Pemko tidak akan membakar pasar. “Isu pembakaran sebelum kejadian itu digunakan sebagai trik agar wali kota bicara,” katanya. Hanya saja, sambungnya, meski wali kota terkesan dijebak, namun ia tetap harus mempertanggungjawabkan pernyataannya kepada pedagang. Untuk percepatan pengusutan, sambungnya, DPRD dimintakan memberi tekanan kepada Polresta. “DPRD juga harus meminta pertanggungjawaban Hulman Sitorus sebagai Wali Kota Pematangsiantar yang sudah telanjur berjanji di hadapan para pedagang,” tambahnya. Sementara itu DPC PDI-P Pematangsiantar juga mendesak aparat kepolisian dan DPRD mengusut penyebab kebakaran Pasar Dwikora. Seperti disampaikan Ketua DPC PDI-P Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga SH, Rabu (2/3), di kantor DPC PDI-P Jalan Ricardo Siahaan, Kecamatan Siantar Simarimbun. PDI-P, kata Timbul, prihatin atas musibah yang dialami para pedagang Pasar Dwikora. Terlebih mengingat Pemko Pematangsiantr terkesan buang badan dan seakan-akan tidak bertanggungjawab. “Pemko seakan-akan tidak peduli dengan nasip ribuan pedagang,” katanya. Hal itu, sambungnya, jelas terlihat dari tidak adanya upaya peningkatan pengamanan pasar, setelah munculnya isu pasar itu akan dibakar. Sedangkan Sekretaris DPC PDI-P Pematangsiantar Pardamean Sibarani menambahkan, Pemko terkesan membiarkan kobaran api membumihanguskan ribuan kios milik pedagang. “Informasi ini kita dapatkan dari kader dan simpatisan kita yang berdagang di pasar itu,” ujarnya. Melihat kondisi itu, dengan tegas Pardamean menyebutkan DPC PDI-P Siantar mendesak kepolisian mengusut tuntas penyebab kebakaran. Kemudian mendesak DPRD Siantar membentuk Panitia Khusus (Pansus) dengan mendengar langsung kronologi kejadian dari pedagang. Serta mendesak Pemko bertanggungjawab penuh dalam melakukan pemulihan pasar seperti semula tanpa membebani pedagang. “Sepanjang nota kesepakatan yang dibuat Pemko dengan perwakilan pedagang dapat membela kepentingan masyarakat banyak, kita setuju,” sambung Amri Simanjuntak selaku Wakil Ketua Hukum, HAM, dan Advokasi DPC PDI-P Siantar. Namun demikian, lanjutnya, PDI-P akan tetap mendampingi pedagang dalam perwujudan pembangunan kios. Ditambahkan Hendry Manurung selaku Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPC PDIP Pematangsiantar, pihaknya menyesalkan sikap Pemko Siantar yang tidak menjalin kerja sama dengan DPRD dan Muspida dalam mengambil sikap untuk penanganan dan penanggulangan nasib pedagang. “Agak janggal kita rasa Pemko membuat kesepakatan dengan pedagang tanpa kehadiran DPRD dan Muspida,” ujarnya.